OPINI

Dewan Kesenian Kabupaten Tangerang Menuju Transformasi Organisasi

Minggu, 19 Januari 2025 | 16.16 WIB

“Hamdan Nata Baschara, S.H., M.H., Praktisi Hukum dan Pemerhati Budaya (Ketua Waruga Wangsa, Organisasi Keluarga Besar Trah Yudha Negara)”

TANGERANG,- Menghadapi Musyawarah Besar (Mubes) Dewan Kesenian Kabupaten Tangerang, perlu kiranya melakukan refleksi historis kehadiran dan eksistensi dewan kesenian.

Dewan Kesenian Jakarta menjadi cikal bakal lahirnya dewan Kesenian di berbagai daerah sekalipun baru diatur regulasinya tahun 1993 oleh Intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5A Tahun 1993.

Dewan Kesenian Jakarta menunjukan eksistensinya sejak Gubernur Ali Sadikin dengan memberikan berbagai fasilitas kepada seniman dan budayawan serta membangun  berbagai fasilitas seni dan budaya seperti Taman Ismail Marzuki. Model pembinaan terhadap para seniman dan budayawan beserta kelembagaanya kemudian banyak di adopsi oleh berbagai daerah saat itu. 

Konferensi ketiga Dewan Kesenian se-Indonesia di Ujung Pandang tahun 1992 menandai babak baru sejarah eksistensi Dewan Kesenian di Indonesia, dalam konferensi tersebut merekomendasikasi agar Dewan Kesenian tidak hanya berdiri di beberapa daerah tertentu saja tetapi harus berdiri di semua wilayah yang di Indonesia.

Hasil konferensi Dewan Kesenian Se Indonesia disambut baik oleh Menteri Dalam Negeri Ali Sadikin dengan dikeluarkannya Intruksi Menteri Dalam Negeri No 5A Tahun 2023 tentang Pembentukan Dewan Kesenian  Dan Pembangunan Gedung Kesenian di Daerah tingkat I dan II. 

Melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri banyak Kepala Daerah Tingkat I dan II waktu itu dan menuruskanya dengan membentuk dewan kesenian melalui Peraturan Bupati/Walikota atau Keputusan Bupati/Walikota.

Oleh karena Beleid tersebut bersifat umum maka banyak memberikan penafsiran yang berbeda beda sehingga ruang regulasi tersebut kurang memberikan ruang kepada Seniman dan budayawan untuk berkiprah di dewan kesenian yang ada hanya di isi oleh para birokrat, maka tak heran banyak seniman dan budayawan menjadi penonton di panggungnya sendiri. 

Baca Juga: Sosok Ibu Justru Perusak Masa Depanku


Landasan Sosiologis dan Yuridis Pemajuan Kebudayaan:

Kabupaten Tangerang memiliki entitas seni dan budaya yang unik sehingga menjadi identitas daerah. Entitas tersebut merupakan hasil akulturasi dari Sunda, Jawa Serang, Betawi, dan Tionghoa yang sudah berlangsung sejak berdirinya wilayah Tangerang. Pemajuan kebudayaan di Tangerang memiliki landasan sosiologis yang berakar pada keragaman budaya, sejarah, dan dinamika sosial masyarakatnya.

Transformasi Organisasi

Dewan Kesenian Kabupaten Tangerang (DKKT) memiliki peran sentral dalam pengembangan seni dan budaya daerah. Untuk tetap relevan di era perubahan yang cepat, DKKT perlu melakukan transformasi organisasi yang mampu meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan daya saingnya sebagai lembaga seni dan budaya.

Strategi Transformasi Organisasi DKKT

1. Retrukturisasi Organisasi: Meninjau kembali struktur organisasi DKKT untuk memastikan efisiensi dan efektivitas serta ruang lingkupnya dengan melakukan penambahan nomenclatur menjadi Dewan Kesenian dan Kebudayaan.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi anggota DKKT untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam manajemen seni, pemasaran budaya, dan pengelolaan organisasi.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital: Membuat platform digital untuk mendokumentasikan, mempromosikan, dan mengelola kegiatan seni dan budaya di Kabupaten Tangerang.

4. Penguatan Jaringan dan Kemitraan: Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, institusi pendidikan, komunitas seni budaya, dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program seni dan budaya.

5. Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan: Membuat mekanisme evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan DKKT untuk memastikan dampaknya terhadap masyarakat.

Transformasi organisasi Dewan Kesenian Kabupaten Tangerang adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan zaman dan meningkatkan kontribusi terhadap pelestarian dan pengembangan seni budaya lokal. Dengan mengutamakan profesionalisme, adaptasi teknologi, dan kolaborasi, DKKT dapat menjadi organisasi yang lebih efektif, inklusif, dan berdampak bagi masyarakat luas.

Editor: Saepul As Syuja’i

Redaksi Focus

Putera Tigaraksa - Kab. Tangerang, Senang Berkegiatan Sosial. Berawal dari keinginan belajar menulis, kini menulis menjadi HOBI.

Artikel Terkait

11 Comments

  1. Ein Online Casino ohne deutsche Lizenz ermöglicht oft freieres Spielen, da
    es unter Aufsicht internationaler Regulierungsbehörden wie Malta, Curacao oder Gibraltar steht.
    Viele Spieler suchen nach Plattformen, die flexiblere Spielbedingungen, größere Boni und eine
    breitere Auswahl an Spielen bieten. Abschließend möchte ich Sie ermutigen, weitere Blogposts zu lesen, um noch mehr Informationen und
    Empfehlungen zu den besten Online Casinos ohne deutsche Lizenz zu
    erhalten. Außerdem habe ich Ihnen eine kurze Übersicht über
    beliebte Online Casinos ohne deutsche Lizenz gegeben sowie kostengünstige Alternativen aufgezeigt.

    Genau dieser Punkt ist der Grund, weshalb die Onlineanbieter hierzulande über nun fast zwei Jahrzehnte
    bekämpft wurden. Wer mit einer deutsche Zulassung hausieren gehen kann, scheint
    im Vorteil. Ein Casino ohne deutsche Lizenz mag
    auf den ersten Blick einen Wettbewerbsnachteil haben. Du musst den Spielanbieter nur anwählen und kannst
    sofort loslegen. Hinzu kommen nicht selten Gewinnspiele, Turniere
    und Cashbacks.

    References:
    https://online-spielhallen.de/cobra-casino-login-ihr-tor-zur-digitalen-spielwelt/

  2. A total of 34 streaming services (including Paramount+, Showtime, Starz, MGM+,
    AMC+ and ViX+) were initially available for purchase.
    In March 2021, Google announced plans to
    gradually deprecate the Google Play Movies & TV app, and eventually migrate all users to the YouTube app’s Movies
    & TV store to view, rent and purchase movies and TV shows (first affecting Roku,
    Samsung, LG, and Vizio smart TV users on July 15). In early 2018, Cohen began hinting at the possible launch of YouTube’s new subscription music
    streaming service, a platform that would compete with other
    services such as Spotify and Apple Music.
    In September 2016, after introducing an enhanced notification system to inform users
    of these violations, YouTube’s policies were criticized by prominent users, including Philip DeFranco and Vlogbrothers.
    YouTube Play Buttons, a part of the YouTube Creator Rewards, are a recognition by YouTube
    of its most popular channels. In April 2017, YouTube set an eligibility requirement of 10,
    000 lifetime views for a paid subscription. Usually, no more than half
    of the eligible videos have a pre-roll advertisement, due to a lack of
    interested advertisers. According to TubeMogul, in 2013 a pre-roll advertisement on YouTube (one that
    is shown before the video starts) cost advertisers on average
    $7.60 per 1000 views. Google stated that it had “begun an extensive review of our advertising policies and have made a public commitment to put in place changes that give brands more control over where their ads appear”.

    References:
    https://blackcoin.co/las-vegas-a-comprehensive-guide/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button